MUI menolak UU Cipta Kerja karena lebih banyak menguntungkan pengusaha

MUI menolak UU Cipta Kerja karena lebih banyak menguntungkan pengusaha – “MUI meminta kepada Presiden Jokowi untuk dapat mengendalikan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menghargai hak asasi manusia warga negara dan jangan membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan yang brutal dan tindakan yang tidak terkontrol dalam menangani unjuk rasa,” kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas lewat keterangan tertulis, Kamis, 8 Oktober 2020.

MUI, kata Anwar, juga meminta aparat polisi menjaga hak asasi pengunjuk rasa. Unjuk rasa, kata dia, dilindungi oleh konstitusi dan UU. Di lain sisi, Ia meminta pendemo tidak merusak dan menghargai Pancasila.

Anwar mengatakan menyesali sikap DPR dan pemerintah yang tidak mendengarkan permintaan MUI, PBNU, Muhammadiyah dan organisasi agama lainnya yang menolak UU Ciptaker dikutip goodreads.com.

Dia mengatakan MUI menolak UU Cipta Kerja karena lebih banyak menguntungkan pengusaha, cukong dan investor asing. Dia mengatakan UU itu bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Hari ini kami menghormati hak warga negara, karena itu tadi kami dengar apa yang jadi aspirasi. Saya ingin kepada semua memastikan hak itu terjaga dan hak itu tidak hilang karena itulah negeri kita yang disebut sebagai negeri merdeka,” ujar Anies.

“Besok (Jumat, 9/10/2020) akan kami lakukan pertemuan itu. Jadi saya pastikan apa yang tadi disampaikan, akan diteruskan dan teman-teman sekalian ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan adalah tanggung jawab kita semua,” tambah Anies.

Kepada wartawan, Anies mengaku pihaknya menghargai aspirasi yang disampaikan seluruh komponen masyarakat terhadap UU Cipta Karya. Apalagi aspirasi itu datangnya tidak hanya dari Jakarta, tapi dari berbagai daerah lain di Indonesia.